Kota Pekalongan, Garudacitizen Jateng – Pemerintah Kota Pekalongan bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan membagikan 237 sertifikat Tanah Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Penyerahan sertifikat ini merupakan hasil dari digelarnya program konsolidasi tanah dan di serahkan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim), Andrianto, dan Lurah Panjang Wetan, Kartoyo berlangsung di Aula Kelurahan Panjang Wetan, Kamis sore (6/3/2025).
Seperti diketahui, Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menjadi lokasi sasaran program Konsolidasi Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi denga Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam proses konsolidasi tanah, akan dilakukan penataan ulang pada wilayah pemukiman di Kampung Bugisan agar sarana dan prasarana yang ada di sana lebih layak.
Wali Kota Pekalongan merasa bersyukur, telah dilakukan penyerahan sertifikat di Kampung Bugisan Panjang Wetan. Dimana, di wilayah tersebut sudah ditata oleh pemerintah sebagai kawasan bebas kumuh.
“Alhamdulilah semuanya berhasil, kerja sama warga setempat juga sangat luar biasa yang telah bersedia menghibahkan tanahnya untuk fasilitas umum (fasum), dan fasilitas sosial (fasos) seperti akses jalan, saluran, dan sebagainya,”ucapnya.
Dengan diserahkannya sertifikat tanah, setidaknya bisa menambah aset warga setempat yang dulunya tempat tinggal mereka kumuh, masuk gang sempit dan tidak tertata kini lingkungan tempat tinggalnya sudah tertata baik dan tidak kumuh lagi. Pihak Pemkot mendorong warga agar bersama-sama ikut memelihara program yang telah dijalankan dengan baik.
Lanjutnya, usai penataan Kampung Bugisan di Tahun 2025 ini, Pemkot Pekalongan akan kembali menata Kampung Clumprit, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang memiliki permasalahan yang sama yakni sudah 8 tahun terendam banjir rob sehingga terdampak kumuh.
” Yang lebih penting lagi setelah 8 tahun banjir sekarang kampung Bugisan tidak banjir lagi walaupun terjadi hujan lebat. Alhamdulilah berkah untuk kita semua. Kita berdo’a untuk penataan selanjutnya di Kampung Clumprit Degayu yang kondisinya hampir sama dengan Kampung Bugisan, semoga terealisasi dengan baik . “tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono memaparkan, kegiatan penyerahan sertifikat hasil konsolidasi tanah ini merupakan upaya mewujudkan tata ruang yang tertata rapi dan legalitas hak atas tanah bagi masyarakat. Sertifikat hasil konsolidasi tanah ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri ATR/BPN pada tanggal 27 Februari 2025 lalu. Hal Ini merupakan pencapaian besar yang menandai keberhasilan dalam pelaksanaan program konsolidasi tanah yang dijalankan.
“Untuk penyerahan sertifikat hasil konsolidasi tanah ini totalnya ada 237 bidang terdiri dari 177 sertifikat hak milik masyarakat Kampung Bugisan, hak pakai Pemkot Pekalongan sebanyak 40 bidang, dan 20 sertifikat hak guna bangunan dengan total luasan yang diserahkan sekitar 1,5 hektar,”papar Joko.
Joko menegaskan, keberhasilan kegiatan konsolidasi tanah ini tentu tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stake holder terkait, serta masyarakat peserta konsolidasi tanah. Sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan program ini dengan sukses. Oleh karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah ini.
Pihaknya berharap sertifikat yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah serta mendukung pengembangan berkelanjutan
“Rencananya setelah ini akan dilakukan penataan kawasan bebas kumuh di Kampung Clumprit, Degayu. Harapannya setelah ditata kampungnya akan lebih baik, bersih dan bebas dari banjir maupun rob dan masyarakat akan memperoleh akses lebih mudah terkait dengan jalan dan sarana dan prasarana lainnya,”tutupnya. (Dian/Gc)
