Statemen

DLH : Laporkan Kegiatan Usaha Tak Miliki Izin Lingkungan

Kota Pekalongan, garudacitizen.JatengPemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Mensosialisasikan izin lingkungan bagi pelaku usaha di wilayah Kota Pekalongan. Oleh karena itu, DLH juga melibatkan para lurah dan camat sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Untuk melaporkan apabila di wilayahnya terdapat kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan.

Kepala DLH, Dra. Purwanti. Saat Sosialisasi Izin Lingkungan di Aula Kecamatan Pekalongan Timur, beberapa waktu lalu. Mengungkapkan bahwa sosialisasi ini digelar untuk menginformasikan kepada masyarakat, dunia usaha, lurah dan camat serta masyarakat. Terkait kewajiban usaha yang harus memiliki izin lingkungan.

Dijelaskan Purwanti, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan Dalam UU ini Bab X bagian 3 pasal 69. Mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

“Hal inilah yang ingin kami sampaikan karena saat ini aparat penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terkait pencemaran lingkungan. Sebagai contoh kami dimintai keterangan oleh Polda Jateng kepada salah satu pengusaha di Kota Pekalongan yang tidak memiliki izin dalam pengolahan limbah,” jelas Purwanti.

Kegiatan Sosialisasi Izin Lingkungan di Aula Kecamatan Pekalongan Timur

“Setiap usaha atau kegiatan pastinya menimbulkan dampak yang dianalisis dari mulai perencanaan hingga operasional. Bagi pemilik usaha yang tidak memiliki izin lingkungan, maka seharusnya tidak bisa memiliki izin usaha. Bagi yang telah memiliki izin lingkungan, namun tidak mengolah limbahnya dan berdampak pada lingkungan juga dapat dikenai pidana sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009,” tutur Purwanti.

“Kami tidak ingin hal itu terjadi kembali, sehingga kami lokusnya ke kecamatan. Agar lebih dekat dengan lokus pengusaha dan sebagai pemangku wilayah. supaya mereka paham apa yang harus dilakukan untuk pengawasan terhadap usaha yang dijalankan di wilayahnya. Jika tidak yang berizin ranahnya akan dikenai pidana,” tandas Purwanti. (GC.Tim)

Related posts

Bukber Satpol PP, Pemkot Pekalongan Berikan Tali Asih untuk Pahlawan Demokrasi

Widodo

Walikota Resmikan Transmart Pekalongan

Widodo

DPUPR Segera Tangani Sandbag Geotube Rusak

Widodo

Pelantikan 35 Anggota DPRD Kota Pekalongan

Widodo

Dandim Pekalongan Berikan Motivasi Kepada Siswa MPLS SMAN 1 Pekalongan

Widodo

Tahun 2019, Lima Puskesmas Kota Pekalongan Reakreditasi

Widodo

Leave a Comment