Dicurigai Foktor Ego Sektoral Pemicu Anggaran Membengkak, Bangungan IPAL Mangkrak
Kota Pekalongan,GC – Pola rencana kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, terkait pengelolaan alokasi anggaran kegiatan pembangunan IPAL ( Instalasi Pengolahan Limbah Industri Batik Di Banyu Urip ) Tahun 2017 lalu, yang menelan anggaran Negara sebesar Rp 904 juta rupiah, menuai tanggapan yang tak sedap dari masyarakat setempat. Pasalnya, bangunan tersebut hingga kini tak membuahkan hasil manfaat untuk masyarakat Pekalongan.
Dimana kondisi ipal saat ini terkesan mangkrak, lantaran beberapa item kerja belum ada yang tampak selesai. Seperti saluran perpipaan limbah dari produsen limbah warga pengkrajin batik.
Naifnya lagi, proyek tersebut sudah dianggap selesai 100 persen oleh pihak yang terkait, padahal, proyek tersebut masih banyak itemnya yang belum selesai.
Dari informasi yang didapatkan di lapangan, mangkraknya proyek tersebut karena alasan pagu anggaran yang ada hanya untuk menyelesaikan kegiatan yang dimaksud.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Endarwanto,SKM, selaku PPK kegiatan tersebut ketika dikonfirmasikan oleh wartawan baru-baru ini membantah, atas keterangan yang menyatakan bangunan ipal tersebut dikatakan mangkrak.
Menurutnya, Anggaran sebesar Rp 904 Juta tahun 2017 lalu itu tidak cukup untuk menyelesaikan bangunan secara sempurna. Akan tetapi kondisi bangunan akan dirampungkan dengan anggaran tambahan tahun berikutnya, sebesar Rp. 400 juta lagi,” Kata Endarwanto.
Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota pekalongan, Purwanti melalui Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Erwan Kurniawan, ST Bahwa kontraktual pekerjaan tersebut sudah disesuaikan dengan rencana anggaran belanja (RAB) dan disesuaikan dengan gambar desain plan-nya.
“ Kontrak kerja pembangunan ipal didasarkan pada RAB dan kita sudah melaksanakan ketentuan sesuai dengan gambar proyeknya. Dan alasan dibuatnya Ipal tersebut dengan anggaran cukup besar Rp 1,3 Milayar, dikarenakan kapasitas daya tampung produksi limbah , sebanyak 260 pengrajin batik memproduksi 200 M3 perhari diperlukan kapasitas Ipal yang cukup memadai pula, untuk itu pemerintah menyediakan dua tahap pengerjaannya “
Bahwa gambar proyek yang ada adalah gambar desain besar berikut dengan penyempurnaannya. Sehingga pada pelaksanaan pekerjaan tahun 2017 tidak berbagi gambar, yang menjelaskan item pekerjaan apa saja yang akan dituntaskan, sehingga terlihat hasil kerja tidak terukur penyelesaiannya.
Terkait hal ini, Kepala bagian adminitrasi pembangunan Pemkot pekalongan, Apriliyanto agak kaget dengan metoda yang dikelola oleh Dinas, dalam gambar besar semestinya dapat menunjukan bagian yang dikerjakan, yang disesuaikan dengan RAB
Kata Kabag Minbang “ Gambar seharusnya bisa menerjemahkan bagian yang dikerjakan, dan mana yang belum dikerjakan. Ada cara mudahnya yakni meng-arsir bagian yang sedang tidak dikerjakan, sehingga ada yang terukur dari hasil kerjanya ” terang Apriliyanto
Oleh karenanya, wajar bilamana masyarakat menaggapi kecut atas hasil kerja real-nya, karena mereka berpandangan ketika sebuah kegiatan pembelanjaan anggaran negara pada pengadaan barang dan jasa, dalam kegiatan pembangunan tentu yang ditunggu adalah output / hasil kerja dalam ukuran kualitatif maupun kuantitatif dengan parameter yang jelas.
Tanggapan Ketua LBH Kompak, Ahmad yusuf,SHI.MH menyoroti, pertimbangan perencanaan kerja kurang efektif sehingga yang terlihat adalah dasar rencana kerja yang berjalan secara serampangan, tidak terlihat rumusan dengan kepastian sekalipun pijakannya adalah gambar dan RAB serta hasil kerja sedemikian rupa, sehingga dengan keadaan yang ada akan menjadi alasan agar segera pemerintah daerah menindak lanjuti anggaran penyempurnaannya.
Menurut Yusuf, dalam penjelasannya “ Padahal bila dikaji, ada alasan yang tidak efektif dan Efisien yang dijadikan dasar oleh dinas dalam menghitung sejumlah produksi limbah yang direncanakan untuk diolah di Ipal tersebut, Karena ada peluang untuk menekan kapasita volume produksi. Dengan cara memberikan hak kepada warga yang tidak mamapu, dan mendorong kepada pengrajin batik yang berskala menengah yang berkemampuan cukup, untuk dapat membuat Ipal secara mandiri.
Karena dari 260 home industry penghasil limbah, masih terdapat 6 home industry skala menengah yang memeliki ipal mandiri. Hanya saja, dinas tidak berkemampuan untuk mendorong kesadaran kepada pengusaha tentang pentingnya memiliki ipal mandiri melalui sosialisasi, atau cara lain dengan langkah tindakan tegas.
Pilihan ini ternyata bagian tersulit untuk tugas kedinasan, Dan seakan pilihan mudahnya adalah memaksa keluarnya anggaran daerah yang membengkak, karena pola ini tergolong nyaman dalam melaksanakan tugas dinas “ ujar Yusuf
Lanjutnya, Padahal dengan upaya persuasif kepada masyarakat pengrajin, akan dapat lebih menekan penggunaan anggaran daerah, dan tentunya pula, dengan anggaran tahap awal sebesar Rp. 904 Juta, akan dapat mampu membangun Ipal dengan kemampuan untuk menampung limbah industry batik dari warga yang benar-benar tidak memiliki kemampuan financial untuk membangun ipal-nya secara mandiri.
Oleh sebab itu, patut-lah kiranya mengkoreksi, bahwa dasar membengkaknya anggaran daerah tersebut disinyalir munculnya moralitas ego sektoral, sehingga berdampak tidak efektif-efisien-nya alokasi anggaran daerah yang lebih memprioritaskan sasarannya. Sambung , pungkas Yusuf ( Phy )
