Kota Pekalongan Garudacitizen Jateng – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2020 dengan mengusung tema “ Integritas dan Profesional APIP mengawal Program Percepatan Reformasi, Birokrasi serta Menjamin Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan”, bertempat di Ruang Amarta Setda setempat, Senin (23/11/2020).
Kegiatan dihadiri oleh para kepala OPD ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat di wilayah Kota Pekalongan.
Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE menyampaikan bahwa Larwasda ini tidak hanya menjadi rutinitas tiap tahun. Melainkan juga mampu memberikan dampak siginifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya masyarakat dengan tetap mengedepankan semangat transparansi, akuntabel, kesetaraan dan gotong-royong. Pasalnya,masyarakat sekarang ini sudah sangat cerdas dan kritis atas semua yang dilakukan pemerintah
“Dalam era keterbukaan Informasi publik, masyarakat semakin kritis dan cerdas terhadap arah kebijakandan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang, sehingga sekecil apapun bentuk pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dan laporannya baik keuangan dan hasil pekerjaannya,”terang Saelany.
Menurut Saelany,Larwasda memiliki arti sangat strategis dan penting juga merupakan evaluasi kinerja pengawasan sebagai suatu siklus sistem pemerintahan. Dalam setiap tahunya dilakukan untuk mengagendakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, tercermin pada temuan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas keuangan daerah sebagaimana wujud pemerintahan yang baik dan bersih, tegas Saelany.
Pemkot berusaha menyelesaikan dan menindaklanjuti segala rekomendasi hasil laporan dan pemeriksaan BPK. Hal ini sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam membangun pemerintah yang bersih dan transparansi sebagai upaya konkret perbaikan dan penyempurnaan kinerja Pemkot.
“Ini adalah evaluasi dari pengawasan-pengawasan intern semua OPD, ada beberapa temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, dan seperti dibahas dalam forum tersebut kami selaku pemerintah senantiasa mendorong OPD agar beberapa kegiatannya bisa segera dilaksanakan dan diperbaiki ke depannya. Sebab ada beberapa OPD sudah 100% tercapai kinerjanya. Terlebih, Pemkot Pekalongan juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini tidak lepas dari kerja keras dan dukungan semua OPD, ke depan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi kinerjanya khususnya dalam pengawasan keuangan,”tegas Saelany.
Sementara itu, Inspektur Kota Pekalongan, Beno Heritriono,SH,MSi menjelaskan,kegiatan pengawasan daerah ini bertujuan dalam menyampaikan informasi kegiatan-informasi yang sudah dilakukan Inspektorat Kota Pekalongan terkait hasil pengawasannya, baik itu pemeriksaan, monitoring, evaluasi, kebijakan pengawasan dari pusat berupa rencana kebijakan pengawasan tahun 2021, hasil audit pemeriksaan BPK dari APIP,BPKP, pendampingan dari Inspektorat Provinsi dalam
meningkatkan tata kelola yang baik, bersih dan bebas dari KKN .
“Setiap tahun ini rutin dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Pekalongan. Alhamdulillah selama ini Pemkot Pekalongan dari tahun ke tahun capaiannya ada peningkatan cukup baik, dari hasil pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Kota Pekalongan merupakan kepanjangan tangan dari kepala daerah untuk melaksanakanpengawasan-pengawasan. Ini semua dibuktikan dari berkurangnya temuan-temuan hasil pemeriksaan dari segi kualitas maupun kuantitas, artinya bahwa sebagian besar OPD sudah melaksanakan kegiatan dengan cukup baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas,” pungkas Beno (HL/Tim)
