Walikota Pekalongan
Ragam

Pemkot Gelar Rakor Maksimalkan Penegakan Perda

Kota Pekalongan -Garudacitizen Jateng – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KPKP) setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Upaya Penegakan Perda dan Perkada serta Meningkatkan Tramtibum Linmas di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (12/7/2022).

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE turut hadir memberikan pengarahan. Aaf menjelaskan bahwa rakor kali ini melibatkan pihak kelurahan (kasi trantib), babinsa, dan bhabinkamtibmas. Ini agar semua pihak terlibat dalam menjaga kondusivitas Kota Pekalongan. “Mudah-mudahan potensi yang dihadapi di masyarakat bisa diantisipasi sejak dini,” kata Aaf.

Terkait penegakan Perda, menurut Aaf hal ini dilematis karena alasan kemanusiaan. “Paling tidak Pemkot Pekalongan nantinya punya database pelanggaran Perda di masing-masing kelurahan dengan bantuan pendataan dari kasi trantib. Pelanggaran ada berapa dan dimana saja lokasinya,” ujar Aaf.

Hal ini dilakukan agar nantinya ketika akan ada penertiban, Satpol P3KP dapat mengedepankan pendekatan humanis. Selain itu potensi-potensi yang dapat mengganggu kondusivitas dapat diantisipasi sejak dini.

Sementara itu, Kepala Satpol P3KP, Sriyana SSos MSi mengungkapkan bahwa sebetulnya ini adalah pekerjaan besar karena pihaknya berupaya menegakkan Perda dan Perkada. “Dalam koordinasi kali ini kami mengundang pihak kelurahan, kasi trantib, babinsa, dan bhabinkamtibmas sehingga nantinya mereka tahu pelanggaran Perda atau Perkada di lingkungan mereka,” beber Sri.

Dengan jelasnya data pelanggaran yang terjadi nantinya akan mudah dalam menentukan titik-titik yang harus dilakukan penertiban. “Tanggung jawab Satpol P3KP yang utama yakni penegakan Perda, kemudian tramtibum dan linmas. Kami akan berdayakan semua pihak untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang kondusif,” tutur Sri.

Terkait contoh pelanggaran Perda disebutkan Sri, contohnya pedagang kaki lima, pendirian bangunan di atas saluran atau di tempat umum, dan masih banyak lagi. “Ini harus kami inventarisasi agar penegakan Perda dapat lebih maksimal,” pungkas Sri. (HL/Tim)

Related posts

Alumni SMEA’81 Gelar Halal Bil Halal

Hadi Lempe

Desain Kemasan Tingkatkan  Pemasaran Industri Kecil Menengah  

Hadi Lempe

New Normal, Hajatan Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Hadi Lempe

Pemkot Siapkan Pos Penjagaan dan Penyekatan

Hadi Lempe

Lonsor Menimpa Dua Rumah Milik Warga Dusun Keteleng Blado

Hadi Lempe

30 Lsm,Ormas Dan Jurnalis, Gelar Longmach Kirap Bendera Merah Putih 77 Meter

Hadi Lempe

Leave a Comment