Kota Pekalongan – Bantuan sosial (bansos) untuk warga yang membutuhkan telah disalurkan. Namun dalam penyalurannya di lapangan sering kali menimbulkan polemik. Oleh karena itu,Pemerintah Kota Pekalongan menginstruksikan kepada jajaran dinas terkait untuk memastikan penyaluran dana bansos yang selama ini digulirkan kepada masyarakat dilakukan dengan prosedur yang selektif dan penyaluran yang ketat. Demikian disampaikan oleh Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE saat melakukan monitoring di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) dan Kecamatan Pekalongan Barat,Jumat(8/1/2021).
Menurut Saelany,kunjungan monitoring dilakukan selain sebagai bentuk silaturahmi kepada jajarannya,tetapi juga guna mengecek capaian kinerja dinas terkait atas apa saja yang telah berhasil dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan rencana kerja di tahun mendatang. Pihaknya mengapresiasi baik apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos-P2KB dan Kecamatan Pekalongan Barat khususnya terkait penyaluran bansos kepada masyarakat miskin baik yang melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),dan sebagainya.
“Mereka sudah melaporkan capaian anggaran yang sudah digelontorkan untuk program program kerja yang sudah dilakukan. Mereka sudah sukses menjalankan dengan baik. Kami ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuan untuk membantu pemerintah. Kami menegaskan terkait bansos yang digulirkan pemerintah seperti PKH, JPS,BNPT, ke depan dinas terkait harus betul-betul obyektif mendata para warga yang harus dibantu,” terangnya.
Saelany mengingatkan, agar data calon penerima harus transparan, kesampingkan masalah kepentingan pribadi (permasalahan teman,saudara,kerabat,dan sebagainya) sehingga bisa tepat sasaran dalam penyalurannya.
“Di akhir tahun 2020 sudah ribuan KPM mengundurkan diri dari PKH,ini sangat bagus artinya mereka sudah mandiri. Sehingga,data penerima KPM yang sudah mandiri ini bisa digantikan dengan KPM lainnya yang memenuhi persyaratan,harus selektif betul memang,” tuturnya.
Sementara itu,Plt Dinsos-P2KB Kota Pekalongan,Ir Budiyanto,MPi,MHum menjelaskan bahwa program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa bantuan uang tunai (dari Pemerintah Pusat), paket sembako (Pemerintah Provinsi) dan JPS (Pemerintah Kota) sudah didistribusikan dengan baik. Budiyanto mengakui,adanya pandemi cukup berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di tengah masyarakat. Kendati demikian,masyarakat miskin di Kota Pekalongan yang sebelumnya menerima bansos,justru lebih dari 1.200 KPM PKH melakukan graduasi mandiri. Oleh karena itu,pihaknya akan melakukan verifikasi data kembali terkait data calon penerima KPM bansos untuk periode mendatang.
“Hari ini ada yang mendaftar dan akan kami upayakan untuk bisa diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk menggantikan KPM yang sudah graduasi tersebut. Kami upayakan dalam pelayanan kepada masyarakat akan lebih ditingkatkan apalagi saat ini sudah era digital. Kami sudah memakai layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sehingga ketika calon KPM mendaftar sudah bisa terdaftar dan terkonek dengan kecamatan setempat untuk menghindari data ganda (double data),” pungkasnya (HL/Tim)
