Jakarta Garudacitizen Jateng – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melahirkan sejumlah inovasi sepanjang tahun 2021. Inovasi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di administrasi perkantoran dan pelayanan publik merupakan solusi untuk tetap produktif di tahun penuh tantangan ini.
“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 , salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” kata Yasonna di sela kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham, Rabu (29/12/2021) pagi. di Graha Pengayoman Kemenkumham.
Adapun beberapa inovasi yang dilakukan, antara lain
meluncurkan Aplikasi Perseroan Perorangan dan melalukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).
Kedua inovasi tersebut mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan usaha mikro dan usaha kecil agar memiliki daya saing.
“Aplikasi perseroan perorangan membntu kemudahan bagi perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” papar Laoly
“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,”
Tak hanya itu, Kemenkumham juga memperbanyak beberapa sentra layanan dan memudahkan proses pelayanan dengan otomatisasi digital, sehingga meminimalisir pertemuan tatap muka yang berpotensi penularan Covid-19.
Bahwa Inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Kemenkumham membuahkan 11 penghargaan, yaitu penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik)
Kemudian Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.
Selain itu, Kemenkumham berhasil merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.
Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco)
Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat “Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.(Sumber Humas Kemenkumham/Red)