Berita

SAKIP Award 2018, Pemkot Pekalongan Raih Predikat “BB”

Pemerintah Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan predikat menjadi BB. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Syafruddin dan diterima oleh Walikota Pekalongan H.M Saelany Machfudz, SE, Selasa (19/2/2019) di Hotel Sheraton Jl Andi Djemma, Makassar.

Pekalongan, GC – Wali kota Pekalongan H. M Saelany Machfudz, SE yang menerima langsung penghargaan System Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kemenpan RB mengatakan bahwa, “predikat BB yang telah diraih Pemerintah Kota Pekalongan pada SAKIP Award 2018 menunjukan keseriusan pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dalam efisiensi kinerja pemerintah, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”.

Penghargaan tersebut menjadi prestasi yang cukup besar karena Pemerintah Kota Pekalongan berhasil membuat lompatan prestasi nilai. Pentahapan secara wajar adalah berjenjang, misalnya dari CC ke B, baru kemudian meningkat lagi menjadi BB. namun pada penghargaan tahun ini, Pemerintah Kota Pekalongan melompat dari nilai CC menjadi BB.

“Kita sangat bersyukur atas karunia ini. Upaya dan komitmen yang kuat dari kita semua, telah diapresiasi secara baik oleh Kementerian PAN dan RB. Saya berharap, prestasi ini akan terus memacu kita untuk bekerja dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien di waktu waktu yang akan datang,” kata Walikota.

Saelany melanjutkan bahwa dalam implementasi SAKIP, Pemerintah Kota Pekalongan telah meletakkan pondasi utamanya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui penataan Struktur kinerja. Bahkan salah satu alasan Pemkot Pekalongan melakukan perubahan RPJMD pada tahun 2018 adalah untuk lebih menguatkan struktur kinerja tersebut. Semua Pejabat Struktural diberikan tanggung jawab kinerja sesuai tingkatannya.

“Melalui perubahan RPJMD ini kami melakukan penataan struktur kinerja dengan mengevaluasi 106 Program senilai 116 Milyar atau sekitar 11% dari APBD, kami hapus, dan mencreate 74 program baru yang lebih tepat sasaran,” Kata Wali kota.

Efisiensi tersebut kata Saelany digunakan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas, diantaranya Pembangunan kembali Pasar Banjarsari dan pembebasan lahan serta pembangunan frontage interchange jalan tol dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

“salah satu hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat diantaranta omset pedagang batik di Pasar Grosir Setono, yang merupakan icon grosir batik Kota Pekalongan, naik signifikan hingga mencapai 300%, ”lanjut Wali kota.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” katanya.

Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.

Diingatkan bahwa penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja. “Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.

Beberapa waktu lalu, Kementrian PANRB melalui Kedeputian RB Kunwas telah memberikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda Wilayah I di Bandung, Wilayah II dilakukan di Banjarmasin, dan giliran kali ini Wilayah III di gelar di Makasar. Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari 12 pemerintah provinsi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Darah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. (Widodo)

Related posts

Pemkot Pekalongan Berupaya Tingkatkan IDSD

Hadi Lempe

PPID Bakal Digelar Meriah

Widodo

Dandim Pekalongan Hadiri Festival Durian Lolong 2019

Widodo

Dinarpus Kota Pekalongan Mengembangkan Kegiatan Literasi Bagi Pelajar dan Masyarakat

Widodo

Tim Sergap Mabesad Kunjungi Gudang Bulog di Pekalongan

Widodo

Babinsa Paninggaran Pelopori Petani Dengan Bercocok Tanam Padi

Widodo

Leave a Comment