Pekalongan, jateng.garudacitizen.com – Aparat penegakkan hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan penting sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana di lingkup pemerintahan, khususnya terkait penegakan peraturan daerah (Perda). Untuk memperkuat penegakkan Perda dan meningkatkan kinerja, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penindakan Tahun 2019 dengan mengusung tema “Sinergitas Aparat Penegakan Hukum dalam Penegakan Perda dan Kebijakan Tunjangan Resiko bagi Penegak Perda Provinsi Jawa Tengah. Rakor tersebut digelar di Hotel Pesonna Kota Pekalongan, Senin malam (29/4/2019).
Dibuka oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono dan dihadiri oleh jajaran Satpol PP se-Jawa Tengah.
Kasatpol PP Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono menerangkan rakor ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas atau kerjasama di internal Satpol PP se-Jawa Tengah dan menindaklanjuti MOU antara Gubernur Jawa Tengah dengan Polda Jateng dan Kajati Jawa Tengah tentang pentingnya penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tribum Tramas) untuk penegakan Perda dan pemberian tunjangan resiko bagi penegak Perda di Jawa Tengah.
“Malam ini kami menindaklanjuti MOU antara gubernur Jateng, Polda, dan Kajati tentang pentingnya peenyelenggaraan Tribum Tramas. Kami akan melakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara Satpol PP Provinsi dengan Kajati dan Kapolda Jateng. Hal ini juga dalam menegaskan kembali kerjasama dan sinergi secara resmi menjadi sebuah dokumen, memperbarui komitmen yang terbangun selama ini dalam rangka penegakkan Perda dan pemeliharaan tribum tramas, pemeliharaan Linmas untuk mengedepankan kepentingan umum.
Menurut Budiyanto, penegakan Perda di Jawa Tengah telah berjalan baik. Lebih lanjut, ia menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Perda baru No.4 Tahun 2019, mengenai penyelenggaraan Tribum Tramas yang didalamnya berisi tunjangan resiko untuk anggota Satpol PP.
“Dalam menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) atau tugas di lapangan, para anggota Satpol PP rentan mengalami kecelakaan kerja sehingga atas perintah Gubernur Jawa Tengah, para Satpol PP akan mendapat tunjangan kecelakaan baik resiko ringan hingga resiko barat. Tahun ini dipastikan mereka akan menerima tunjangan resiko tersebut yang akan diberikan kepada anggota Satpol PP di Jawa Tengah, ”ungkap Budiyanto.
Budiyanto menegaskan pihaknya saat ini bersama-sama ingin meningkatkan kepedulian terhadap para anggota Satpol PP di lapangan.
“Melalui tunjangan resiko termasuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang dalam koordinasi kepolisian untuk meningkatkan kemampuan mereka di lapangan baik secara yustisial maupun non yustisial, “terang Budiyanto.
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso (SBS) menjelaskan dengan adanya kegiatan rakor ini pihaknya akan menjadikan hasil Rakor tersebut menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Pekalongan dalam menyusun kebijakan serupa.
“Tentu dengan adanya rakor hari ini, kami bisa mengetahui kebijakan secara umum dari Pemprov Jateng terkait upaya penegakkan Perda, adanya Perda baru tentang tribum tramas yang akan menjadi acuan bagi Kota Pekalongan dalam merancang optimalisasi pengelolaan urusan tribum tramas dan perlindungan masyarakat, serta tunjangan resiko bagi anggota Satpol PP yang tentu akan dikaji di Kota Pekalongan untuk menyusun Perda. Kami bersyukur Pemprov telah menginisiasi kebijakan tersebut dan memudahkan kami untuk menyusun kebijakan serupa, “jelas SBS.
SBS mengaku sangat mendukung kebijakan tersebut dan berharap sinergitas antar jajaran Satpol PP dapat lebih baik.
“Kota Pekalongan sebagai bagian dari Provinsi Jateng ikut mendukung upaya kebijakan penegakkan Perda di Jateng dan harapannya sinergi dan koordinasi ini menjadi lebih baik untuk menjalin kerjasama antar Satpol PP kabupaten/kota yang lain, “pungkas SBS. (GC.Tim)
