Kota Pekalongan – Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kota Pekalongan prosentasinya kian menurun. Angka kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 8,09%, turun sekitar 0,1% di tahun 2016 menjadi 7,92%. Di tahun 2017 menjadi 7,47% sedangkan tahun 2018 prosentasi menjadi 6,75%. Itu artinya prosentasi angka kemiskinan di Kota Pekalongan turun sebesar 2% dari tahun-tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan oleh Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2018 di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (18/12/2018).
Dalam sambutannya, Saelany menyampaikan permasalahan kemiskinan harus dilakukan melalui sinergitas seluruh pihak kepentingan.
“Permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara bersama sama, tidak hanya Dinsos, Dinkes ataupun Dindik saja namun semua stageholders harus bersinergi,” kata Saelany.
Pihaknya cukup bangga dan senang, program yang digulirkan pemerintah Kota Pekalongan cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Saelany juga menyampaikan jiwa masyarakat Kota Pekalongan yang terkenal dengan jiwa usaha cukup membantu penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.
“Kota Pekalongan masih cukup bagus sisi perkembangan perekonomiannya karena Pekalongan terkenal dengan jiwa wiraswastanya, orang-orangnya tangguh dalam bidang ekonomi jadi mereka lebih banyak menjadi entrepeneur tidak semata-mata menggantungkan pekerjaan dari oranglain namun mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi oranglain. Ini yang saya kira kita perlu bangun ke depan untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru di Kota Pekalongan,” sambung Saelany.
Diterangkan lebih lanjut oleh Saelany, Pemkot Pekalongan telah mengintervensi program pemugaran rehab rumah miskin di tahun 2018 untuk daerah-daerah pemukiman kumuh untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pekalongan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Anita Heru, mengungkapkan Kota Pekalongan telah mempunyai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan sebagai sektor terdepan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Di tingkat kota diketuai oleh Bapak Walikota Pekalongan yang seharusnya secara ex-officio oleh Wakil Walikota, namun karena kita belum memiliki Wakil sehingga dijabat langsung oleh Walikota Pekalongan,” ujar Anita.
Menurut Anita, goal yang ingin dicapai melalui rakor hari ini yakni mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengurangi beban pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Lebih lanjut, kata dia, data kemiskinan bersifat dinamis dan berdasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) 2015.
“BDT itu yang kita lakukan validasi dilihat berdasarkan NIK, datanya mungkin ada yang sudah tadinya miskin sekarang sudah tidak miskin, ada yang seharusnya tidak masuk disitu sebenarnya dia bukan orang miskin tapi ternyata masuk ke data itu (inclusion eror) atau orang miskin yang belum masuk ke basis data itu yang (exclusion eror) harapannya kita bisa mengurangi exclusion dan inclusion eror itu sehingga kita mempunyai data penduduk miskin yang valid sehingga tentu dibutuhkan kerjasama semua pihak dan kejujuran dari masyarakat itu sendiri,” pungkasnya
Rakor dihadiri oleh segenap OPD dan stageholders terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan. Sedangkan bertindak sebagai narasumber yakni Kepala BPS Kota Pekalongan, Eddy Prawoto, Kepala DinsosP2KB,Gunindyo, Kepala Dindik, Soeroso dan Kabid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kota Pekalongan, Pamungkas Tunggul. (Dian)
