Kota Pekalongan Garudacitizen Jateng – Jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota dan Kabupaten Pekalongan meninjau tindaklanjut proyek penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan, salah satunya di Tanggul Raksasa yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Selasa siang (27/6/2023). Selain berkunjung ke Tanggul Raksasa, rombongan juga menaiki perahu di Pusat Informasi Mangrove (PIM) Kota Pekalongan sembari mengecek tanggul laut yang sempat jebol beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka untuk melihat sejauh mana dampak banjir dan rob yang kerap terjadi di Kabupaten dan Kota Pekalongan serta membahas penanganan jangka menengah maupun panjang untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo, Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiharto, serta sejumlah kepala dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan turut mendampingi dalam tinjauan tersebut.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Ervan Maksum menyampaikan bahwa, tujuannya datang ke Kota Pekalongan tersebut yakni menindaklanjuti laporan Walikota Pekalongan terkait permasalahan rob.
“Jadi kami dari Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, kami melihat kondisi rob secara langsung di Kota Pekalongan, ternyata cukup dasyat, garis pantainya juga sudah menjorok lebih dari 100 meter ke permukiman,” tuturnya.
Menurutnya, dari tinjauan ini akan menjadi acuan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Bappenas dan mencari solusi bersama dalam penanganan banjir dan rob yang terjadi di Kota dan Kabupaten Pekalongan.
“Tadi juga kita bahas langkah solusi untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dan masyarat tetap terlindungi dari program penanganan ini. Namun, untuk saat ini kita fokuskan pada Kali Bremi dan Meduri, kemudian Tanggul Laut akan kita lanjutkan karena sejak diresmikan Tahun 2019, tetapi Tahun 2023 ini kondisi airnya sudah melimpas,” terangnya.
Lanjut Ervan menilai, untuk kondisi penurunan muka tanah (land subsidence) di Pekalongan juga cepat sekali, sehingga perlu diantisipasi dan dipikirkan bersama penanganannya baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah setempat. Sebab, bagaimanapun land subsidence ini salah satu penyebabnya adalah pengambilan air tanah.
“Kita akan menyediakan air baku untuk air minum. Untuk jangka panjang, kita akan lakukan dengan kolaborasi bersama Program Kemitraan negara donor Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan sasarannya Pelabuhan Onshore dan Pantai ini, sifatnya lebih ke permanent solution. Kalau jangka menengah meneruskan tanggul raksasa, sementara jangka pendek tanggul laut sampai Pabean kita teruskan,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menambahkan bahwa, kedatangan tim Bappenas dan Pemerintah Provinsi tersebut merupakan hasil dari komunikasi antara Pemkot dengan Wakil Ketua MPR dan Bappenas RI.
“Alhamdulillah beliau fast respon, dan lamgsung menyempatkan datang kesini untuk melihat situasi dan kondisi di Kota Pekalongan, kemudian rencana akan segera dirapatkan terkait pendanaan dan sebagainya,” beber Mas Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan tersebut.
Aaf memaparkan bahwa, untuk penanganan rob secara darurat sebenarnya sudah dilakukan dan masih berjalan.
“Ini masih berjalan, berproses, dan sudah ada dampak yang dapat dirasakan oleh wilayah Pekalongan Utara dibandingkan sebelum adanya tanggul raksasa ini. Walaupun limpas kemarin sempat limpas, langsung kita perbaiki. Tetapi saat ini yang belum tertangani itu Kali Bremi dan Meduri karena wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Sehingga, ini kami bersama dengan teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berkoordinasi dengan Bappenas,” pungkasnya. (Dian/Aina)
