Kota Pekalongan Garudacitizen Jateng – Upaya peningkatan kapasitas, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) setempat membekali pelatihan kepada para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM dan BKM) se-Kota Pekalongan Tahun 2022, berlangsung di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (15/2/2022).
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tersebut dibuka secara langsung oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, SE didampingi Plt DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, S.Sos, M.Si, dan sejumlah narasumber dari OPD terkait yakni Komisi C DPRD Kota Pekalongan, H Aminuddin Aziz, SE, Kabag PBJ Minbang Setda Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto, ST, MM, Kabid
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMPPA Kota Pekalongan, Mualim, SPd, Camat Pekalongan Barat, M Taufiqu Rochman, SSTP. Usai membuka kegiatan tersebut, Walikota Aaf mengungkapkan bahwa, pelatihan peningkatan kapasitas ini digelar agar para pengurus LKK yakni LPM dan BKM bisa betul-betul memahami aturan-aturan baru mengenai pelaksanaan LPM BKM di kelurahan masing-masing. Pasalnya, kepengurusan LPM BKM ini sebagian merupakan pengurus baru yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
“Hari ini digelar pelatihan peningkatan kapasitas LPM BKM se-Kota Pekalongan yang diinisiasi oleh DPMPPA Kota Pekalongan dan turut hadir sejumlah narasumber, mudah-mudahan para pengurus LPM BKM ini yang rata-rata masih baru bisa paham apa yang harus dikerjaan dan aturan apa yang bisa diterapkan di masing-masing kelurahan binaannya nanti,” tutur Aaf.
Aaf berharap, dengan pelatihan ini bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan kepada pengurus LPM BKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi overlapping mengenai apa yang dikerjaan dan aturan yang ada tersebut.
“Jangan sampai overlapping atas apa yang akan dikerjakan dan harus sesuai aturan. Memang banyak juga pengurus LPM BKM terpilih kembali dan sudah tahu aturannya, namun ada beberapa aturan yang berubah, sehingga mereka bisa memahaminya dan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekalongan,” tegasnya.
Plt DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa LKK terlibat didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. LPM dan BKM sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki kedudukan strategis dan dituntut berperan aktif untuk menggerakkan pertumbuhan potensi kelurahan dan keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam menjalankan tugas, masih banyak LPM dan BKM belum mempunyai visi dan misi lembaga yang mampu memberikan arah dan tujuan jelas ke depan dalam membangun komitmen organisasi untuk bisa lebih berdaya baik dari aspek administrasi, kelembagaan, maupun keuangan.
“Sehingga, mereka masih memerlukan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan oleh pemerintah. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan LPM dan BKM Kota Pekalongan akan menjadi suatu lembaga yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Baryo.
Baryo menyebutkan, di tahun 2022 ini, pihaknya masih mendiskusikan tentang konsep kemandirian lembaga. Harapannya di tahun 2022, LKK khususnya LPM dan BKM ini sudah berbenah diri untuk menjadi lembaga mandiri yang mampu menggali potensi wilayah untuk pembangunan dan kemandirian kelembagaan. Demikian juga dengan fasilitator kelurahan yang di tahun ini akan dilakukan perubahan peran dan fungsinya sebagai agen pemberdayaan yang nantinya akan mengawasi semua program pemberdayaan masyarakat kelurahan dan bersinergi dengan program pemberdayaan yang ada di OPD.
“Pelaksanaan pelatihan pada hari ini diikuti oleh perwakilan LPM, BKM, kasi pembangunan dan kesejahteraan kelurahan, agar dalam pelaksanaannya di kelurahan ini, kasi tersebut yang berhubungan langsung dengan program-program pemberdayaan yang ada. Total peserta sekitar 90 orang,” pungkasnya. (HL/Tim)
