Kota Pekalongan Garudacitizen Jateng – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024, Kota Pekalongan berupaya meningkatkan kewaspadaan dini dalam mencegah terjadinya perpecahan akibat perbedaan pandangan dalam politik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan yang belum lama ini dibentuk. Menindaklanjuti hal tersebut, FKDM Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan Sarasehan FKDM bersama Pemerintah Kota Pekalongan, Forkopimda, dan unsur lapisan masyarakat yang dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, berlangsung di Rumah Dinas Walikota Pekalongan (Guest House) Jalan Bahagia Kota Pekalongan, Jumat siang (29/12/2023).
Turut hadir Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya, Wakapolres Pekalongan Kota, Kompol Pujiono, Kepala Bakesbangpol, M. Taufiqu Rochman, dan Forkopimda serta unsur masyarakat lainnya.Walikota Pekalongan menargetkan FKDM dari tingkat Kota hingga RT/RW bisa terbentuk untuk menangani konflik sosial di masyarakat agar tidak menjadi besar.
“Semisal adanya warga baru dari luar yang ingin tinggal di tengah masyarakat agar melapor ke RT setempat untuk mencegah persepsi negatif di lingkungan masyarakat,”ucapnya.
Menurutnya, fungsi FKMD ini diharapkan mampu menangkal potensi-potensi yang menimbulkan konflik sosial dan gangguan di tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan juga sinergi berbagai pihak dari lini bawah hingga lini atas untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan dan konflik sosial yang mengarah pada perpecahan, terlebih saat ini sudah memasuki tahun politik. Ia berharap, warga masyarakat memiliki kedewasaan menyikapi peristiwa dan perilaku politik dari pihak manapun.
“Jangan mudah terprovokasi, mudah diadu domba, dihasut oleh pihak-pihak tertentu, sehingga timbul konflik dengan sesama anak bangsa,”tegasnya.
Ketua FKDM, Achmad Tubagus Surur menjelaskan, upaya untuk menciptakan situasi Kota Pekalongan tetap kondusif dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan. Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi lintas sektor.
“FKDM ini sebagai mitra pemerintah ingin menyampaikan pencegahan hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, nanti dikaji berdasarkan kebijakan pemerintah yang diberlakukan,”jelas Tubagus.
Meski pembentukan FKDM ini terhitung baru, namun pihaknya bersama pengurus FKDM lainnya sudah memulai kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat diantaranya menjalin sinergi dan sharing bersama pemerintah dan organisasi masyarakat.
“Apalagi ini memasuki tahun politik pasti ada gesekan dan perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Sehingga, hal ini harus diwaspadai bersama dan berperan aktif bisa memberikan informasi untuk lapor dini upaya cegah dini adanya potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) konflik ditengah masyarakat,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pekalongan, Muhammad Taufiqurrahman menjelaskan FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah, baik di tingkat provinsi sampai kecamatan.” Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan di daerah,”tuturnya. (Dian/Eka.R/GC).
