Kota Pekalongan – Banyaknya keluhan dan kekhawatiran masyarakat terkait pembukaan jalur interchange yang membahayakan keselamatan warga, Komisi B DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja terkait persoalan dan solusi pembukaan jalur interchange di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Rabu (09/01/2019).
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan mengatakan bahwa rapat tersebut diadakan untuk membahas langkah tindak lanjut dari laporan warga berkaitan dengan pembukaan jalur interchange yang sering terjadi kecelakaan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.
“Kita adakan rapat kerja karena ada kekhawatiran dari teman-teman Komisi B berkaitan dengan akses tol yang sering terjadi kecelakaan disitu. Kemarin memang sudah dilihat oleh dinas terkait, namun kami juga ingin mengerti detailnya seperti apa karena menurut kami disitu sangat rawan mengingat ada persimpangan Jl. Ampera dimana anak-anak SMP yang bersekolah di SMP N 16 dan disitu satu-satunya akses jalan dari masyarakat sekitar dari Duwet dan Yosorejo yang hendak ke kota, mereka lewatnya pasti situ. Makanya, kita meminta dinas terkait untuk langkah-langkah tindak lanjut untuk mengantisipasi itu,” kata Budi.
Menurut Budi, adanya garis kejut dan rambu-rambu lalu lintas dirasa belum terlalu maksimal, dikarenakan jarak antar garis kejut dengan persimpangan Jl. Ampera masih cukup jauh, sehingga kendaraan masih bisa menambah kecepatan. Langkah antisipasi dari Pemerintah sejauh ini belum maksimal namun hal ini dapat dimaklumi karena pembangunan akses tol belum diserahkan Pemkot, dan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“ Harusnya tanggal 20 Desember kemarin sudah harus diserahkan namun adanya kendala penerangan yang masih belum menyala, jadi ditunda dan sampai saat ini belum diserahterimakan.
Namun karena ini sifatnya darurat, maka nanti pihak Dinhub akan segera memasang traffic lights,” imbuhnya.
Disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan(Dinhub) Kota Pekalongan, Muhammad Restu saat menghadiri rapat tersebut, sejauh ini pihaknya telah mengerahkan sebanyak 6 petugas Dinhub untuk melakukan pengamanan dan membantu para penyebrang jalan pada waktu pagi dan siang hari. Selain itu, Dinhub juga akan 6 rambu-rambu portable dengan MMT untuk mengurangi kecepatan kendaraan pengendara.
“Kami telah menugaskan petugas tiap pagi dan siang untuk anak-anak sekolah di simpang SMP 16 untuk mengatur jalan dan mengurangi kecepatan berkendara setidaknya enam petugas. Kita juga memberikan rambu portable dengan bertuliskan “ Hati-hati Kurangi Kecepatan, Banyak Penyebrang Jalan” yang dipasang pada 6 rambu portable dengan MMT. Inshallah hari Senin juga akan dipasang traffic lights yang diselesaikan dalam 2 minggu dan harapannya awal Februari dapat difungsikan,” terang Restu.
Senada dengan hal itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Slamet Mulyo menuturkan pembuatan rekayasa akses tol berupa jalan layang sempat mencuat dalam rapat tersebut, namun karena keterbatasan anggaran maka pemasangan traffic lights dirasa menjadi langkah terbaik. Pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp. 12,8 milyar dari dana DAK untuk pengerjaan jalur lambat di jalur interchange tol.
“ Kami siapkan pembuatan jalur lambat , saat ini yang telah selesai dari Jalan Ampera ke selatan, namun dari Jl. Ampera ke Jl. Sutomo akan dilanjutkan di tahun 2019 ini dan masih dalam proses,” pungkas Slamet. (Dian)
