Penegakan Perda dan Perkada Kota Pekalongan melalui Satpol PP dalam penataan PK5 yang saat ini perlu dilakukan penegakan sesuai perda.
Pekalongan GC – Sarasehan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan peraturan Kepala Daerah (PERKADA) Kota Pekalongan. Kamis (28/3/019) bertempat di Ruang Kresna. Dengan dihadiri Asisten 1 Budi Wardoyo, Kodim 0710/Pekalongan, Polresta Pekalongan serta staf Satpol PP.
Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, memamaparkan perencanaan sesuai Perda (Pasal 255 UU 23/2014, Pasal 5 PP 16/2018). Tugas Satpol PP, yaitu :
- Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Menyelenggarakan Ketertiban Umun dan ketentraman
- Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat
Menurut Sri Budi Santoso, “Ketiga aturan tersebut, merupakan dasar dimana Satpol PP melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas penegakan. Maka melalui sarasehan ini bisa terbangun kesepakatan bersama untuk saling menunjang kegiatan (tugas) satpol PP, paparnya”.
Asisten 1 Budi Wardoyo, di kesempatan itu juga menyampaikan beberapa hal terkait pengaturan pedagang K5. Menurutnya masih banyak PK5 yang harus benar benar di tata dengan tidak melakukan pelanggaran Perda.
Seperti contoh “di kawasan Alun alun atau depan Mall Matahari perlu di lakukan penertiban dengan baik, “jelas Budi Wardoyo.
Ditambahkan oleh Kasat Sabhara, Kompol Sumarjo dari Polresta Pekalongan. “Masih banyak peraturan daerah (Perda) yang belum terlaksana dengan baik. Untuk itu Satpol PP di harapkan bisa lebih tegas dalam menerapkan perda, “imbuh Sumardjo.
Sarasehan cukup mendapat respon dari unsur dinas terkait, bahkan banyak masukan dan pertimbangan di dalam penerapan Perda. Yang intinya harus segera dan kontinyu untuk di lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya diharapkan masyarakat bisa memahami dan mentaati adanya Perda. (GC.Tim)
